twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

Sistem Zonasi PPDB Diduga Diakali Pakai Surat Keterangan Domisili

Sistem Zonasi PPDB Diduga Diakali Pakai Surat Keterangan Domisili

Sistem Zonasi PPDB Diduga Diakali Pakai Surat Keterangan Domisili

Sistem Zonasi PPDB Diduga Diakali Pakai Surat Keterangan Domisili

Sistem zonasi yang diterapkan penuh pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SMPN di Ponorogo

dinilai ada celah untuk dilakukan kecurangan. Keadaan tersebut membuat Komisi A dan Komisi D DPRD Ponorogo berinisiatif untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dindik dan kepala SMPN 1 Ponorogo.

”Banyak keluhan dari masyarakat yang kita terima tentang dugaan kecurangan PPDB di tingkat SMPN,” kata Anggota Komisi A Rahmat Taufik saat ditemui beritajatim.com usai rapat dengar pendapat, Kamis (20/6/2019).

Taufik mengungkapkan banyaknya keluhan tersebut dialamatkan ke SMPN 1 Ponorogo, yang notabene selama ini menjadi sekolah unggulan di bumi reyog. Dugaan kecurangannya, menurut Taufik tentang pengurusan kepindahan domisili yang menjadi celah banyak siswa dari luar zona mendaftar ke sekolah yang bukan dalam zonanya.

”Ada indikasi data domisili dibuat lebih dekat dengan jarak sekolah yang akan didaftar,” katanya.

Surat keterangan domisili ini, kata Taufik, diperparah dengan didapatkan mudah di kelurahan atau desa di sekitar sekolah tersebut.

Sehingga banyak anak yang tempat tinggalnya masih dalam zona, banyak tersisih oleh siswa di luar zona yang menggunakan surat keterangan domisili.

”Tadi kami minta data PPDB SMPN 1 Ponorogo supaya bisa ikut mengevaluasi,” katanya.

Dalam data tersebut, jika pihaknya mendapati ada yang menabrak aturan, Taufik meminta SMPN 1 Ponorogo tegas untuk menggugurkan siswa tersebut. Supaya bisa diganti dengan siswa yang betul-betul berasal dari dalam zona tersebut.

”Kami juga berencana akan memanggil lurah atau kepala desa yang dengan mudah mengeluarkan surat keterangan domisili itu,” katanya.

Sementara itu Kepala SMPN 1 Ponorogo Yuli Dwi Astuti mengatakan memang dari awal disadari surat keterangan domisili

ini rawan disalahgunakan. Namun sesuai permendikbud nomor 51 tahun 2018 memang bisa digunakan syarat untuk mendaftar. Untuk itu pihaknya juga sudah antisipasi jika ada orangtua yang akan berusaha memalsukan dokumen demi anaknya bisa masuk ke sekolahnya.

Yakni saat pendaftaran yang lalu, calon peserta didik dan orangtua membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa dokumen yang diserahkan adalah asli. Dan apabila ketahuan tidak asli maka pendaftaran dalam jalur zonasi ini dinyatakan gugur.

”Ada sekitar 50 siswa dari 288 siswa diterima yang mendaftar menggunakan surat keterangan domisili di sekolah kami,” katanya.

 

Baca Juga :