twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

ASPEK PEMIKIRAN CYBERCRIME LAW

ASPEK PEMIKIRAN CYBERCRIME LAW

ASPEK PEMIKIRAN CYBERCRIME LAW

ASPEK PEMIKIRAN CYBERCRIME LAW

Sebelum melangkah ke proses pembentukan undang-undang itu sendiri ada hal-hal yang perlu diketahui sejalan dengan adanya perubahan dari kondisi interaksi masyarakat dari sebelum ke sesudah adanya dunia maya. Perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan hidup dan memperluas lingkungan interaksi.

Dalam konferensi ‘Digital Cops in A Virtual Environment’ yang diadakan oleh Yale University Law School, 26 -28 Maret 2004, dikatakan bahwa pergeseran ke lingkungan digital (digital environment) mengakibatkan 6 (enam) fenomena, yaitu:

1. Perubahan Tempat Kejadian Perkara (crime scene).

Tempat terjadinya kejahatan bukan lagi harus di suatu lokasi yang secara fisik ada, melainkan di situs web, ruang chatting, email atau di atas jaringan komputer.

2. Lahirnya Bentuk-Bentuk Kejahatan Baru

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, semakin mudahnya melakukan kejahatan yang meliputi penyalah gunaan informasi elektronik untuk terorisme, espionase, trafik data ilegal, penipuan identitas dll.

3. Perubahan Secara Radikal Cara Pelaksanaan Penegakkan Hukum

Mengingat bahwa kejadian di dunia maya ini sulit terdeteksi, maka perlu dipertimbangkan adanya suatu koloborasi dari masyarakat sipil dan aparat penegak hukum untuk melakukan suatu aksi. Ini berarti adanya kemungkinan bagi masyarakat untuk mengambil langkah hukum tertentu untuk menghalangi suatu kejahatan terjadi. Misalnya, bila ada suatu situs yang mempropagandakan terorisme atau pornografi, maka sebuah perusahaan penyedia jasa internet (Internet Service Provider / ISP) secara hukum dibenarkan untuk menutup situs tersebut. Hal ini melindungi ISP dari tuntutan yang bersifat diskriminasi atau penolakan terhadap layanan publik.

4. Penyediaan Sarana Pengawasan Jaringan Moderen Bagi Penegak Hukum

Di beberapa negara yang belum memberlakukan cybercrime law, maka teknik-teknik penyidikan yang menggunakan peralatan canggih belum dapat diterima di persidangan, seperti, alat penyadap jaringan. Meskipun alat penyadap jaringan tersebut dibutuhkan sebagai rekaman otentik terjadinya suatu pelanggaran, namun penggunaan alat ini dapat juga dinilai melanggar hak pribadi seseorang (privacy act). Jadi, perlu ditetapkan alat-alat elektronik / digital apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan investigasi, menganalisa kejahatan, mengambil data, menelusuri jaringan dan melindungi infrastruktur masyarakat. Kekhawatiran sebagian besar masyarakat akan kehadiran peralatan tersebut adalah terciptanya suatu super-power control dari pemerintah terhadap kehidupan individu.

5. Terjadinya Antisipasi & Tantangan Terhadap Bentuk Proses Legal

Ruang pengadilan akan mengalami perubahan bentuk dengan dihadirkannya video conferencing. Ini berarti proses menjatuhkan sanksi hukum bisa dilakukan melalui internet pula. Namun bagaimana bila terjadi manipulasi jaringan selama proses tersebut sedang berlangsung yang mengakibatkan terjadi distorsi terhadap keputusan itu sendiri? Seperti halnya sekarang dengan sistem perpajakan di Indonesia di mana laporan tahunan oleh setiap wajib pajak boleh diberikan (malah dianjurkan) melalui online, maka ini berati memungkinkan untuk pengajuan segala bentuk laporan hukum juga boleh disampaikan melalui Internet.

6. Timbulnya Kebebasan Politik Dalam Bentuk Hacktivism

Di Amerika setiap warga mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Seringkali kebebasan ini digunakan untuk melakukan indoktrinasi politik terhadap masyarakat luas. Di dunia cyber batasan antara kebebasan berpolitik ke kejahatan politik sulit dibendung. Informasi dari pihak tertentu dapat saja didiseminasikan kepada publik dengan paksa (email spamming). Kejahatan yang eksrim terjadi bila kebebasan ini dipakai untuk memasuk situs-situs lawan politiknya atau yang lebih halus adalah dengan cara ‘tidak sengaja’ mengirimkan ke konstituen lawan politik. Pemerintah Cina telah mengeluarkan suatu undang-undang yang memberikan aparat penegak hukum untuk melakukan filtering terhadap segala informasi yang berada di atas jaringan internet. Filtering ini adalah upaya kegiatan counter surveillance yang ditujukan demi keamanan nasional dan juga kestabilan politik.

Pertimbangan dan pemikiran di atas tersebut masih bisa diperluas lagi dengan menyesuaikan kondisi di Indonesia. Mengingat di Indonesia juga terdapat produk hukum lain, seperti hukum adat dan hukum syariat Islam, maka kompleksitas pembentukan undang-undang ini dinilai cukup tinggi. Itulah sebabnya para legislator kita memerlukan bukan saja keahlian hukum-hukum yang ada di Indonesia, tetapi juga pakar-pakar teknologi informasi dalam menyusun cybercrime law.

Baca Juga :