twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

Lalu bagaimana Hukum Cyber di Amerika???

Lalu bagaimana Hukum Cyber di Amerika???

Lalu bagaimana Hukum Cyber di Amerika

Lalu bagaimana Hukum Cyber di Amerika

Sebagaimana kita tahu pusat teknologi yang terkenal terdapat di PAMAN SAM alias Amerika, bagaimana penegakan hukum tentang kejahatan dunia maya di negri Paman Sam ini?

Pada bulan April 2002 di New Jersey, Amerika Serikat, seorang wanita bernama Patricia Barteck memanggil polisi ketika melihat seorang pria asing mengawasinya dari mobilnya yang diparkir di depan rumahnya. Pria tersebut mendatangi rumah Patricia karena mendapat undangan dari Internet untuk melakukan ‘fantasi perkosaan’. Sebenarnya, undangan ini dikeluarkan oleh ipar Patricia yang bernama Jonathan Gilberti. Jonathan menggunakan identitas, data-data fisik, dan alamat rumah Patricia untuk berpartisipasi dalam suatu sex fantasy chat room . Jonathan menggunakan media ini untuk menyatakan ‘keinginannya’ merealisasikan hasratnya untuk diperkosa.

Beruntunglah Patricia segera meminta perlindungan polisi dan aparat hukum sehingga kejadian perkosaan tersebut tidak terjadi. Atas tindakan Jonathan yang membahayakan jiwa Patricia, ia dikenakan hukuman 10 tahun penjara. Proses pengadilan atas diri Jonathan dipenuhi dengan konflik dan perdebatan antara pengacara Jonathan dengan pihak penegak hukum. Masalah timbul ketika harus membuktikan / memberikan barang bukti bahwa telah terjadi suatu kejahatan. Bukti bahwa kejahatan di dunia maya adalah sesuatu yang nyata dan benar-benar membahayakan. Kasus Patricia Barteck mendapat perhatian dari parlemen dan Gubernur New Jersey, Richard Codey, yang pada akhirnya mengeluarkan “Internet Luring Statue”. Undang-undang ini berbunyi:

Seseorang yang melakukan kejahatan tingkat ke-tiga adalah jika orang tersebut mencoba, melalui media elektronik atau yang lain, memancing atau mengimingi orang lain untuk masuk ke suatu kendaraan mobil/motor, tempat/gedung yang terisolasi, atau bertemu di suatu tempat dengan maksud melakukan pelanggaran / tindakan kriminal terhadap orang lain yang telah terpancing atau masuk dalam perangkap.

Khusus tentang satu kejadian tersebut di atas saja, para legislator ditantang untuk mewujudkan suatu undang-undang yang adil, bijaksana dan tepat. Ada beberapa aspek yang perlu dipikirkan dengan mendalam, yakni:

1. a. Bagaimana membuktikan suatu tindakan adalah ‘niat melakukan kejahatan’ versus ‘ekspresi fantasi belaka’? Mengingat salah satu kenyamanan di dunia maya adalah kebebasan menyampaikan, melontarkan dan mengekspresikan ide atau pendapat, maka sangat sulit bagi para legislator untuk menentukan tindakan yang boleh dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Ada yang berpendapat sah-sah saja mempunyai ide yang sangat beda dari pendapat umum dan dituangkan ke dalam suatu situs. Jadi kembali lagi ke pertanyaan semula, sudah merupakan suatu kejahatankah bila seseorang menuliskan seksual fantasinya di internet?

1. b. Andaikan ada suatu undang-undang cybercrime yang menyatakan bahwa ekspresi tertulis mengenai suatu tindakan asusila sudah merupakan kejahatan di Indonesia, bagaimana melakukan prosekusi terhadap penulisnya bila tulisan tersebut dilakukan di luar Indonesia? Padahal, korban berada di dalam wilayah hukum Indonesia. Demi memberikan proteksi kepada warga negara Indonesia, maka apakah kita berhak melakukan ekstensifikasi hukum ke negara lain?

1. c. Dapatkah suatu email atau percakapan internet menjadi barang bukti yang cukup kuat dalam suatu kejahatan (mengingat identitas penulis email atau pelaku percakapan dapat saja palsu atau tidak benar)?

1. d. Adalah suatu polemik bila suatu kejahatan mempunyai pilihan untuk dituntut dengan undang-undang yang dianggap ‘menguntungkan’. Contohnya, seseorang melakukan ancaman terhadap rekan kerjanya. Bila kejadian ini dilakukan oleh orang tersebut dengan menulis surat di kertas kemudian dikirimkan kepada rekannya, maka undang-undang yang menjeratnya adalah undang-undang pidana. Dalam hal ini, mungkin hukumannya adalah 3 tahun. Tetapi, bila dilakukan melalui email, maka undang-undang yang berlaku adalah undang-undang cybercrime di mana dapat diancam hukuman 4 tahun. Akan terasa aneh bila terdapat pilihan terhadap suatu kejahatan yang notabene sama.

Seperti yang dikatakan sebelumnya, tantangan yang baru saja kita bahas hanya sebatas satu tipe kejahatan yang muncul di dunia Internet. Padahal ada banyak jenis kejahatan yang termasuk cybercrime. Untuk itulah diperlukan suatu tim khusus di dalam badan legislatif yang merumuskan berbagai aspek kejahatan, situasi dan penanganan hukum demi melindungi warga negaranya.

II. DASAR PEMBENTUKAN CYBERCRIME LAW – Ketahanan & Keamanan Nasional

Bentuk cybercrime sudah sedemikian banyak dan semakin tak dapat dihentikan kecanggihannya berkat kemajuan teknologi, sehingga masyarakat semakin terekspos dan tidak terlindungi. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa kebutuhan akan undang-undang ini adalah juga untuk menjaga keamanan dan ketahanan nasional (national security).

Seperti kita ketahui bahwa di atas jaringan / infrastruktur komputer terdapat jutaan aliran data yang terkoneksi dengan server (rumah data). Meskipun data-data tersebut telah dilindungi dengan peranti keras dan lunak yang paling mutakhir, namun tetap saja cybercrime dapat terjadi. Masalahnya justru bukan dikarenakan ada yang berhasil menembus jaringan (hacking), tetapi justru ada pihak-pihak dari dalam yang melakukan transportasi data secara ilegal (trade secret / industrial espionage). Kegiatan seperti ini popular disebut net-espionage.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam keamanan nasional adalah terorisme. Saat ini yang sudah terjadi di Indonesia adalah penggunaan email, chat-rooms dan website untuk melakukan kegiatan terorisme. Salah satu bentuk nyata kegiatan terorisme yang menggunakan Internet adalah aksi menebar fitnah / penghasutan, pengajaran cara merakit bom, pengiriman perintah eksekusi melalui email, dll.

Masih ada banyak lagi bentuk-bentuk cybercrime yang perlu dibuatkan bentuk penanganan hukumnya, antara lain, fraud / pemalsuan identitas, penipuan, spam, harassment / threats / ancaman, perjudian, hacking, penyalah-gunaan password / akses ilegal, pelanggaran hak-cipta / patent online, pengiriman virus, intersepsi / pencurian data, penyalah gunaan sistem / jaringan maupun peranti pendukungnya.

Sumber : https://busbagus.co.id/art-of-conquest-apk/