twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

Cyberlaw meliputi setiap aspek

Cyberlaw meliputi setiap aspek

Cyberlaw meliputi setiap aspek

Cyberlaw meliputi setiap aspek

Cyberlaw meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subjek hukum yang memanfaatkan teknologi Internet yang dimulai pada saat mulai “online” dan seterusnya. Ruang lingkup dari cyberlaw adalah hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, hate speech (fitnah, penistaan dan dusta), serangan terhadap fasilitas computer, pengaturan sumber daya internet, privacy, transaksi elektronika dan tanda tangan digital, pornografi, dll.

Setiap negara memiliki cyberlaw masing-masing. Berikut ini perbandingan cyberlaw yang dimiliki oleh 4 Negara ASEAN:

Cyberlaw di Indonesia

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebutcyberlaw, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya,baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.

UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan.UU ITE sendiri baru ada diIndonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37), yaitu:

  • Pasal 27: Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan.
  • Pasal 28: Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan.
  • Pasal 29: Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti.
  • Pasal 30: Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking.
  • Pasal 31: Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi.
  • Pasal 32: Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia.
  • Pasal 33: Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?).
  • Pasal 35: Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising?).

Pelanggaran UU ITE ini akan dikenakan denda 1 Milliar rupiah. Di Indonesia, masalah tentang perlindungan konsumen,privasi,cybercrime,muatan online,digital copyright,penggunaan nama domain dan kontrak elektronik sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, masalah spam dan online dispute resolution belum mendapat tanggapan dari pemerintah sehingga belum ada rancangannya.

Baca Juga :