twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

Pengertian Lembaga Yudikatif

Pengertian Lembaga Yudikatif

Pengertian Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif adalah suatu badan badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perudang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.1 Dari sini kita dapat pahami bahwa lembaga Yudikatif merupakan suatu lembaga yang menjadi pusat representative hukum di Indonesia dimana Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi hukum, menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala bentuk intervensi guna dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dalam amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mewujudkan cita-cita dalam Pancasila pada sila ke-5 yang berbunyi, “keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dalam Negara demokratis, lembaga Yudikatif terkenal dengan dua sistem yaitu:

  1. Sistem “Common Law” (Negara anglo saxon)

Sistem ini adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di Negara Inggris, yang berpedoman pada prinsip bahwa selain pada undang-undang yang dibuat oleh parlemen (statute law) sistem hukum juga berpedoman pada peraturan lain yang merupakan common law (keputusan terdahulu yang dibuat oleh para hakim). Aturan ini juga disebut dengan case law atau judge made law (hukum buatan para hakim). Prinsip ini menurut C.F Strong, didasarkan atas precedent yaitu keputusan hakim terdahulu mengikat para hakim berikutnya dalam perkara yang serupa.2 Dengan penggunaan prinsip ini maka bukan hanya parlemen yang menjadi acuan dari sistem hukum tersebut, tetapi aturan yang telah dibuat oleh jajaran hakim juga turut andil sebagai pedoman yang perlu dipertimbangkan. Jadi jelaslah bahwa dengan prinsip ini sebuah undang-undang yang akan dibuat tidak akan tumpang tindih dengan aturan lain yang sudah terlebih dahulu diputuskan pemberlakuannya.

  1. Sistem “Civil Law” (hukum perdata umum)

Sementara itu, pada sistem civil law ini adalah sistem hukum yang berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan3. Lebih populernya sistem ini menganut faham positivism dalam perundang-undangan juga faham legalisme yang berbunyi bahwa “undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya.”

Pada prakteknya sistem ini membuat para hakim tidak boleh melakukan kodifikasi/perubahan hukum, tetapi mereka harus tetap berpedoman pada hukum yang telah ada (dalam undang-undang) untuk menyelesaikan persoalan. Para hakim berhak memberi keputusan baru tetapi setelah dia mengajukan evaluasi atau re-interpretasi jurisprudensi terlebih dulu atau interpretasi atau re-interpretasi baru kitab undang-undang lama.


Baca Juga :