twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

Pendidikan

Pembangunan Sport Center Arcamanik Didorong Untuk Dievaluasi

Pembangunan Sport Center Arcamanik Didorong Untuk Dievaluasi

Pembangunan Sport Center Arcamanik Didorong Untuk Dievaluasi

Pembangunan Sport Center Arcamanik Didorong Untuk Dievaluasi

Pembangunan Sport Center Arcamanik Didorong Untuk Dievaluasi

BANDUNG- Beberapa kegiatan pembangunan yang monumental dengan alokasi

dana yang cukup besar, ada yang didanai melalui tahun jamak. Dari kegiatan yang didanai melalui tahun jamak adalah pembangunan sport center di Arcamanik Kota Bandung. Kegiatan tersebut, perlu dievaluasi, papar Wakil Ketua Komisi D DPRD Jabar, Ine Purwadewi dalam keterangannya kepada wartawan, akhir pekan ini.
Ine, lebih lanjut memaparkan untuk kegiatan yang didanai melalui tahun jamak ada batasan waktu yaitu selesainya masa jabatan Kepala Daerah.

Dengan demikian, untuk pendanaan tahun jamak untuk sport center Arcamanik

akan berakhir Bulan Juni 2013. Di sisi lain, sarana. Olahraga tersebut pembangunannya belum selesai 100 persen.
Terkait dengan hal tersebut,  untuk hitungan 10 hari ke depan harus ada evaluasi khusus atas pembangunan sport center Arcamanik.
Evaluasi menyangkut juga penilaian atas sistem pendanaan tahun jamak, untuk kegiatan yang belum selesai maksimal apa perlu dievaluasi soal perlu tidaknya perubahan format program.

Ine, dalam bagian lain keterangannya memaparkan dengan melihat kondisi

faktual adanya kegiatan yang didanai melalui tahun jamak tetapi tidak selesai tepat waktu, ke depan pendanaan kegiatan melalui tahun jamak harus dilengkapi dengan perencanaan yang matang. (Nur)

PT POS Percepat Pembagian BLSM

PT POS Percepat Pembagian BLSM

PT POS Percepat Pembagian BLSM

PT POS Percepat Pembagian BLSM

PT POS Percepat Pembagian BLSM

BANDUNG-PT Pos Indonesia akan mempercepat proses pembagian Bantuan Langsung

Sementara Masyarakat atau BLSM di seluruh Indonesia. Demikian dikemukakan Direktur Utama PT Pos I Ketut Mardjana, usai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agung Laksono, memantau pelaksanaan BLSM di Kantor Pos Besar Bandung, Sabtu (29/06) pekan kemarin.

Ketut Marjanya menargetkan, pembagian BLSM untuk tahap pertama bisa selesai pada 15 Juli 2013 dari target sebelumnya akhir Juli 2013 mendatang.

“Untuk mempercepat bantuan BLSM, kita biasanya buka mulai Pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, nanti bisa diperpanjang hingga malam hari tergantung banyaknya antrian. Jika perlu hari Minggu kita akan buka,” ujarnya.

Menurut Ketut Marjana, dengan adanya percepatan ini, hingga Jumat (28/06)

PT Pos sudah menyalurkan bantuan kepada 30 persen Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari 15,5 juta yang berhak menerima BLSM.
“Untuk menyalurkan BLSM ini kita ada 370 titik di seluruh Indonesia dan lokasinya ada di 14 kota/ kabupaten,” katanya.

Oleh karenanya, Ketut Marjana menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dalam mengambil jatah dana BLSM di Kantor Pos.

“Karena bantuan ini sudah dijamin oleh pemerintah, jadi masyarakat

yang berhak menerima tidak usah panic tidak akan kebagian,” ujarnya.

Ketut Marjana mengatakan, untuk memberikan jaminan kenyaman kepada masyarakat yang mengambil BLSM, pihaknya memberikan fasilitas khusus di beberapa kantor Pos.

“Seperti di kantor Pos Besar Banrung ini kita siapkan tenda, mobil ambulan, poliklinik dan penyediaan air minum,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://www.okeynotes.com/blogs/212521/18993/cara-membuat-jaring-jaring-kubus

Desa Harus Bentuk Posko Pelaporan BLSM

Desa Harus Bentuk Posko Pelaporan BLSM

Desa Harus Bentuk Posko Pelaporan BLSM

Desa Harus Bentuk Posko Pelaporan BLSM

Desa Harus Bentuk Posko Pelaporan BLSM

BANDUNG- Menteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

, Agung Laksono meminta kepada aparat kewilayah yang ada di desa-desa untuk membentuk posko-posko pelaporan masyarakat terkait penyelenggaraan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM, oleh pemerintah.

Menurut Agung, posko tersebut nantinya berfungsi menerima laporan

dari masyarakat tentang data-data masyarakat yang berhak dan yang tidak berhak menerima BLSM, sebelumnya nantinya di putuskan dan dilaporkan ke PT POS sebagai verifikasi data baru penerima BLSM.

“Dari posko itu nantinya akan terdata siapa yang berhak menerima dan yang tidak, melalui musyawarah nanti diputuskan bersama unsur aparat setempat PT Pos, tokoh masyarakat, tokoh agama, hasilnya dilaporkan ke PT Pos sebagai data terbaru,” tuturnya.

Agung menyatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi penerima BLSM

di seluruh Indonesia karena ada beberapa warga yang terbilang mampu ternyata mendapat BLSM, sementara warga yang miskin malah tidak menerima.

“Dalam waktu dekat,kita akan melakukan evaluasi penerima BLSM terkait banyaknya temuan BLSM salah sasaran,” kata Agung, kepada wartawan saat melakukan pemantauan langsung penyaluran BLSM di kantor Pos Besar Bandung, Sabtu (29/06) pekan kemarin.

 

Sumber :

https://www.okeynotes.com/blogs/212521/18990/contoh-teks-ulasan-lengkap

PENTINGNYA PENGENDALAN INTERN

PENTINGNYA PENGENDALAN INTERN

PENTINGNYA PENGENDALAN INTERN

PENTINGNYA PENGENDALAN INTERN

 

Apabilah uang telah di setor ke bank, nampaknya masalah utama pengaman kas telah di pecahkan.

Memang benar, bahwa pengendalian pengeluaran kas merupakan hal yang relative sederhana apabilah beberapa aturan di taati. Setelah factor pembelian di setujui untuk pembayaran, langkah berikut biasanya penyiapan cheque untuk ditandatangi oleh pimpinan. Apabilah semua pembayaran mengalami pemeriksaan seperti ini, bagaimanakah bisa timbul sesuatu problema? Tetapi justru disinilah paling besar bahayanya. Setiap kontroler yang harus menandatangani banyak ceque mengetahui bahwa hal tersebut merupakan tugas yang menjemukan yaitu tugas untuk memeriksa apakah laporan penerimaan di lampirkan , membandingkan nama penerimaan uang terhadap faktur, dan membandingkan jumlahnya. Oleh karena tugas tersebut begitu menjemukan , maka hal tersebut dilakukan secara asal jadi saja. Namun tugas itu memang penting untuk mengawasi pembayaran , dan harus dilakukan secara berhati-hati.

Yang lain dapat melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba sering dokumen dan bukti pengeluaran

palsu dipergunakan untu mendapatakan tanda tangan yang keedua kalinya. Pencegahan praktek ini mengharuskan adanya penelitian berhati-hat sebelum cheque ditandatangi, dan jua melalui cara-cara pengamanan lainnya. Tidak dapat di terima begitu saja bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baikmereka yang menandatangani cheque harus bersikap mempertanyakan transaksi yang kelahatan meragukan atau tidak dimengerti sepenuhnya. Memang, pemeriksaan document yang di lampirkan pada cheque sering akan menyoroti pengeluaran yang tidak tepat dan setiap kelemahan dalam prosedur-prosedur lain.

BEBERAPA PRINSIP PENGENDALIAN INTERN

Kesempatan penggunaan dana secara tidak wajar atau tidak benar adalah demikian besar, sehingga seorang controller harus selalu menekankan keperluan untuk mengadakan perlindungan yang wajar dalam fungsi pengeluaran kas. Diperlukan adanya kewaspadaan dan prosedur pemeriksaan yang sehat. Meskipun system pengendalian intern dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi , tetapi beberapa saran umum yang bersama ditetapkan sebagai berikut :
  1. Ecuali untuk transaksi kas kecil, semua pembayaran harus dilakukan dengan cheque
  2. Semua cheque harus diberi nomor terlebih dahulu, dan semua nomor yang dipergunakan atau dibatalkan harus dipertanggung jawabkan
  3. Semua cheque pembayaran umum harus ditanda-tangani oleh dua orang secara bersama-sama.
  4. Tangung jawab untuk penerima kas harus dipisahkan dari tanggung jawab untuk pengeluaran kas.
  5. Semua orang yang menandatangani cheque atau yang menyetujui pembayaran harus dipertanggungkan secukupnya.
  6. Rekonsiliasi bank harus dilakukan oleh mereka yang tidak menandatangani cheque atau menyetujui pembayaran.
  7. Pencatatan kas harus terpisah sama sekali dari tugas melakukan pembayaran.
  8. Faktur yang telah disetujui untuk pembayaran dan semua dokumen pendukung ydiperlukan ang harus menjadi persayarat untuk melakukan pembayaran.
  9. Cheque untuk mengisi kembali imprest fund kas kecil dan pembayaran gaji dan upah harus dibayar kepada individu tertentudan bukan kepada perusahaan atau pembawa.

Setelah pembayaran dilakukan,semua dokumen pendukung harus diperforasi

atau diberi tanda “telah dibayar” agar tidak bisa dipergunakan untuk kedua kali.

Alat-alat mekanis harus dipergunakan bilamana praktis, misalnya alat penulis cheque dan sebagainya.

Harus diadakan rotasi kerja atau diwajibkan mengambil cutibagi mereka yang bertugas melakukan pembayaran.

Persetujuan bukti/voucher pembayaran biasanya harus dilakukan oleh mereka yang tidak bertuhgas untuk melakukan pembayaran.

Untuk transfer antar bank harus ada persetujuan khusus, dan harus diselenggarakan suatu perkiraan “ Transfer bank”.

Semua bukti/ voucher pengeluaran kas kecil, harus ditulis dengan tinta atau diketik.

Baca Juga : 

 

PENGENDALIAN PENGELUARAN KAS

PENGENDALIAN PENGELUARAN KAS

PENGENDALIAN PENGELUARAN KAS

PENGENDALIAN PENGELUARAN KAS

PENGENDALIAN PENGELUARAN KAS

 

Dalam bidang administrasi kas ini, ada dua aspek pengendalian, yaitu;

  1. Penentuan system pembayaran, dan
  2. Sistem pengendalian intern.
Pengalaman menunjukan bahwa kegunaan adanya pengendalian yang teliti terhadap   pembayaran dalah untuk menjamin agar rekening-rekening hanya dibayarkan pada saat telah jatuh tempo dan bukan lebihdini dari pada itu. Dengan cara demikian, maka kas dapat dihemat untuk investasi sementara.

Pertimbangan lain ini dalam menentukan jadwal pembayaran adalah

penggunaan “floating cash” secara nyata. Dengan mengetahui bahwa ada unsur-unsur dalam perjalanan , dankenyataan bahwa biasanya saldo bank selalu lebih besar dari pada saldo menurun buku karena ada cheque-cheque yang masih beredar, maka saldo buku dapat direncanakan peda tingkat yang lebih rendah. “Floating cash” yang masuk dapat diseimbangkan dengan pembayaran kas.

REKENING BANK ADMINISTRASI

Dalam pengendalian pembayaran, menyangkut transaksi divisional anak perusahaan atau kantor lapangan, maka dapat dipergunakan beberapa rekening bank untuk tujuan khusus, misalnya imprest accouns, zero balance accounts, dan automatic balace accounts.
Dalam system zero balance, maka rekening bank  untuk unit organisasi tertentu selalu di pelihara saldonya sebesar nol. Apabilah di terima cheque pembayaran, maka bank di berih wewenang untuk memindahkan dana yang di perlukan dari rekening umum ke rekening khusus untuk membayar itu. Pembayaran dapat di lakukan dengan wesel bayar. Cara lain yang serupa ialah, bahwa kepala bagian keuangan akan memindahkan melalui kawat atau telegram ke dalam zero bank account, seterima pemberitahuan dari bank mengenai permintaan pembayaran. Zero bank accounts dapat mempermudah pengawasan pembayaran melalui satu atau beberapa perkiraan. System terseut juga mempermudah melakukan pengecekan cepa terhadap posisi kas perusahaan

Dalam automatic balance accounts dipergunakan

perkiraan yang sama untuk penerimaan dan pengeluaran. Apabilah rekening tersebut telah beradah di atas suatu tingkat maximum yang ditetapkan, maka kelebihan rekening tersebut akan di transfer ke rekening pusat; dan sebaliknya, apabilah saldo yang di bawah tingkat minimum , maka rekening tersebut harus di isi kembali.

PENAGIHAN KAS

PENAGIHAN KAS

PENAGIHAN KAS

PENAGIHAN KAS

PENAGIHAN KAS

 

A.        ADMINISTRASI PENERIMAAN KAS

salah satu tujuan utama manajemen keuangan adalah mengusahakan adanya penggunaan secara berhati-hati dan efisien. ditinjau dari segi penagihan kas, ada dua fase yaitu;
1.         mempercepat penagihan
2.         pengendalian yang intern yang layak tehadap penaguhan.

B.        MEMPERCEPAT PENAGIHAN

Ada dua metode yang lasim dipergunakan untuk mempercepat pengalihan, yaitu lock-box sistem dan area concentration banking.    lock-box system meliputi penyelenggaraan berbagai rekening/simpanan dalam berbagai area geografis yang mempunyai pengalihan kas dalam jumlah besar, sehinggah penyetor dan para pelanggan akan memakan waktu yang lebih sedikit dalam perjalanan, paling baik apabila tidak lebih dari satu hari.

Menurut sistem area concentration banking

unit lokal perusahaan yang menagih pembayaran dan disetor/ disimpan dalam bank setempat. dari bank lokal, biasanya melalui kiriman kawat/telegram, dana dipindahkan dengan sangat cepat kepada beberapa area atau concentration bank. dana lebih dipindahkan secara otomatis  melalui talegram kepada bank dari kanor pusat perusahaan. dalam cara ini maka waktu dalam perjalanan dapat dipersingkat.
controller diharapkan mengetahui kedua cara tersebut dan cara-cara lain untuk mempercepat penagihan, dan membantu kepala bagian keuangan, bilamana perlu.

C.       PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN KAS

Dalam organisasi perusahaan pada umumnya dijumpai banyak jenis transaksi yang biasa atau rutin. Beberapa sumber yang rutin adalah ;
a)     Penerimaan melalui pos,
b)     Penjualan kontan,
c)      Penjualan kredit.
Tentunya semua perusahaan mempunyai transaksi lain yang kurang bersifat rutin, seperti penerimaan penjualan harga tetap, yang dapat ditangani oleh pejabat tertentu atau memerlukan prosedur khusus. Kebanyakan masalah kas akan berpusat pada transaksi yang baru dikemukakan diatas, karena untuk penerimaan kas yang lebih bersifat luar biasa atau kurang banyak dengan mudah dapat dekenakan suatu pengecekan yang sederhana.
Dengan tidak mempersoalkan sumber kasnya, basis untuk pencegahan kesalahan atau kecurangan adalah prinsip pengecekan  intern (internai check). System tersebut meliputi pemisahan fungsi antara pengurusan fisik uang dengan penyelenggaraan pembukuannya. System itu mengharuskan pekerjaan seseorang pegawai dengan pegawai lain dapat saling melengkapi.
System pengendalian intern harus dirancang atas dasar masing-masing organisasi. Akan tetapi terdapat saran umum yang dapat membantu controller dalam menelaah situasi pada perusahannya sendiri:
  1. Semua penerimaan kas melalui pos harus dicatat sebelum ditransfer kepada kasir.
  2. Semua penerimaan harus disetor sepenuhnya setiap hari.
  3. Tanggung jawab untuk menangani kas harus dirumuskan dengan jelas dan ditetapkan secara pasti.
  4. Biasanya fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kas harus diisahkan sama sekali (kecuali dalam lembaga keuangan).
  5. Penanganan fisik kas harus dipisahkan seluruhnya dari penyelenggaraan pembukaan, dan kasir tidak brwenang/berhak terhadap pembukuan.
  6. Para agen dan walil lapangan diharuskan memberikan kwitansi tanda terima, tentunya dengan meninggalkan tembusan untuk arsip.
  7. Rekonsiliasi bank harus dilakukan oleh mereka yang tidak menangani kas atau menyelenggarakan pembukaan.
  8. Semua pegawai yang menangani kas atau pembukuan kas diharuskan mengambil cuti, orang lain harus menggantikannya selama masa cuti.

Sumber : http://www.wismanusantaraherbal.com/sistem-pendidikan-terbaik-di-dunia-finlandia/

Di Cimahi, Gorong-Gorong Dibersihkan

Di Cimahi, Gorong-Gorong Dibersihkan

Di Cimahi, Gorong-Gorong Dibersihkan

Di Cimahi, Gorong-Gorong Dibersihkan

Di Cimahi, Gorong-Gorong Dibersihkan

CIMAHI-Bila hujan turun, kawasan Cimindi, terutama di sebelah barat mulut

Jalan Gunung Batu atau sebelah timur Kantor Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, banjir cileuncang. Salah satu penyebabnya, drainase atau gorong-gorong tersumbat oleh sampah sehingga air meluap ke luar drainase.

Untuk mencegah agar tidak terjadi banjir Cileuncang di kawasan tersebut, “pasukan biru” Kecamatan Cicendo melakukan pengerukan dan pembersihan gorong-gorong. Sampah-sampah dan lumpur yang menyumbat diangkat.

“Mudah-mudahan dengan cara membersihkan sampah yang menyumbat

pada gorong-gorong, di wilayah ini tidak banjir cileuncang lagi kalau hujan turun,” kata Karman, salah seorang petugas pembersih gorong-gorong di Wilayah Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung kepada jabarprov.go.id, Senin (22/12).

Pembersihan gorong-gorong oleh pasukan biru Kecamatan Cicendo tersebut mendapat tanggapan positif pengguna jalan yang bisa melintas di kawasan tersebut.

“Kalau hujan turun, di wilayah Cimindi ini langganan banjir cileuncang

. Akibatnya, lalu lintas kendaraan suka macet. Mudah-mudahan dengan dibersihkannya gorong-gorong, tidak lagi banjir cileuncang,” kata Daus, warga Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

 

Baca Juga :

Wagub Resmikan Kluster Jamur Merang Karawang

Wagub Resmikan Kluster Jamur Merang Karawang

Wagub Resmikan Kluster Jamur Merang Karawang

Wagub Resmikan Kluster Jamur Merang Karawang

Wagub Resmikan Kluster Jamur Merang Karawang

 

KAB. KARAWANG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meresmikan Klaster

Jamur Merang di Desa Balonggandu, Kec. Jatisari, Kabupaten Karawang, Rabu (24/12). Program pengembangan petani jamur merang ini merupakan bagian dari Program Bina Lingkungan Mandiri Bersama Mandiri (MBM) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada peresmian yang turut pula dihadiri oleh Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Kadis Perindustrian & Perdagangan Jabar, Kepala BKPPW II Jabar, Ketua Komisi II DPRD Jabar, Senior Vice President Bank Mandiri, Kepala Kantor Bank Mandiri Wilayah VI Bandung, Ketua/Perwakilan LPPM ITB, serta Kepala Desa dan petani Jamur Desa Balonggandu, Wagub Deddy Mizwar mengungkapkan apresiasinya kepada Bank Mandiri atas perhatian dan kepeduliannya membangun sektor pertanian di Jawa Barat, khususnya untuk kemajuan usaha para petani budi daya Jamur Merang melalui MBM Kalster Jamur Merang ini.

Menurut Wagub, hal tersebut merupakan cara untuk meningkatkan produktivitas sektor

pertanian yang berkesinambungan. “Saya menyambut baik program realisasi CSR yang diluncurkan PT Bank Mandiri, Tbk dalam kerangka peningkatan produktivitas sektor pertanian secara berkesinambungan”, ungkap Wagub dalam sambutannya.

Selain itu, Wagub pun mengungkapkan program ini tidak hanya terpaku pada pengembangan budi daya semata, tetapi juga telah mencakup kegiatan hulu dan hilirnya dalam mengoptimalkan peluang usaha sektor pertanian (agribisnis) Jawa Barat yang sangat potensial, yang secara ekonomis dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada program ini Bank Mandiri menggelar pelatihan serta pembangunan sarana-prasarana umum

bagi sekitar 30 komunitas jamur merang di Desa Balonggandu tersebut. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan produktifitas panen jamur merang petani hingga lebih dari 60%.

Jamur Merang telah menjadi salah satu komoditi unggulan Kabupaten Karawang selain beras, yang telah ditetapkan menjadi sentra jamur merang nasional dengan jumlah petani mencapai lebih dari 4.000 petani. Desa Balonggandu memproduksi hampir 20% dari keseluruhan total produksi jamur merang di seluruh Kabupaten Karawang. Jamur merang sendiri adalah budidaya yang hampir seluruhnya memanfaatkan limbah, seperti limah jerami, kapas, dan dedak.

Kepala Kantor Wilayah VI Bandung Bank Mandiri Iman Gunawan mengatakan kegiatan ini merupakan sarana pendukung dan bagian dari implementasi Program MBM dengan alokasi dana hingga Rp 850 juta. “Melalui kegiatan ini kami ingin memberdayakan potensi industri pembudidayaan jamur merang yang dimiliki masyarakat Desa Balonggandu, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat memiliki kemampuan produksi dan kemampulabaan secara mandiri”, kata Iman dalam peresmian.

Iman menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan bersama PT Interdev Prakarsa sebagai mitra konsultannya ini, meliputi pembuatan SOP budidaya jamur merang, pelatihan pembuatan bibit, penyediaan dan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna serta pelatihan manajemen dan strategi bisnis. Di samping itu, petani juga akan memperoleh pelatihan tentang pengolahan jamur merang, penyediaan mesin vacuum serta pemanfaatan mesin kemasan dan mesin vacuum frying.

Sedangkan pembangunan sarana pendukung meliputi pendirian demoplot kumbung jamur merang, pendirian laboratorium bibit serta pembangunan gapura menuju Desa Balonggandu. Kegiatan pelatihan dan pembangunan sarana & prasarana tersebut akan berlangsung selama 6 bulan – 3 tahun.

 

Sumber :

http://www.digiworldseo.com/jenis-pendidikan-yang-diterapkan-di-indonesia/

Pengembang Menunggu Keberpihakan Pemerintah

Pengembang Menunggu Keberpihakan Pemerintah

Pengembang Menunggu Keberpihakan Pemerintah

Pengembang Menunggu Keberpihakan Pemerintah

Pengembang Menunggu Keberpihakan Pemerintah

BANDUNG-Program pengembangan perumahan masih belum berjalan dan menunggu

kejelasan dari pemerintahan baru Kabinet Jokowi- JK. Pengembang berharap segera ada kebijakan dari pemerintah termasuk menetapkan dirjen perumahan rakyat (pera).

“Sejak dilantik 27 Oktober sampai saat ini sudah dua bulan tanpa dirjen, saya kira terlalu lama. Januari mestinya sudah ada dirjen. Para pengembang menunggu segera adanya dirjen ini,” ujar Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERSI) Fery Sandiyana.

Fery meminta agar pemerintah memilih orang yang tepat. Apalagi dirjen

perumahan rakyat haruslah orang yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dia berharap, dengan dirjen yang baru kebijakan terkait subsidi perumahan rakyat akan tetap ada. Terlebih terjadinya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal regulasi. Jangan lagi ada tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kerja sama yang apik antara pemerintah pusat dan daerah sangat kami perlukan

. Jangan sampai ada road map yang tidak sejalan antara pusat dan daerah,” katanya.

Dia meminta tata ruang wilayah dibenahi. Kalau memang perumahan perumahan rakyat diarahkan lebih ke dalam atau pinggir perkotaan, infrastruktur pendukung harus dibenahi. jo

 

Sumber :

http://posad.org/begini-struktur-penulisan-teks-eksplanasi/

PD Kebersihan Harus Siapkan Relokasi Korban Kebakaran

PD Kebersihan Harus Siapkan Relokasi Korban Kebakaran

PD Kebersihan Harus Siapkan Relokasi Korban Kebakaran

PD Kebersihan Harus Siapkan Relokasi Korban Kebakaran

PD Kebersihan Harus Siapkan Relokasi Korban Kebakaran

BANDUNG- Pemerintah Kota Bandung tidak tinggal diam

menyusul musibah yang menimpa para pedagang Pasar Gedebage beberapa waktu lalu yang menghanguskan sekitar 100 unit kios.

Walikota Bandung, Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya menyerahkan semuanya kepada PD Pasar Bermartabat untuk mencari relokasi bagi para pedagang Pasar Gedebage, pasca kebakaran

“Persoalan relokasi pedagang Pasar Gedebage

yang menjadi korban kebakaran, menjadi kewenangan penuh PD Pasar Bermartabat,” ujarnya.

Walikota mengharapkan, para pedagang yang kiosnya terbakar bisa secepatnya kembali berjualan di tempat yang sudah disiapkan PD Pasar Bermartabat.

“Saya menginginkan para pedagang bisa kembali

berjualan secepatnya. Adapun masalah teknis, saya menyarankan pedagang untuk berdiskusi langsung dengan PD Pasar Bermartabat,” katanya.

 

Baca Juga :