twittsev.com

Situs Web Pendidikan Terupdate

Pengusaha Indonesia Tunggu Insentif Kendaraan Listrik

Pengusaha Indonesia Tunggu Insentif Kendaraan Listrik

Pengusaha Indonesia Tunggu Insentif Kendaraan Listrik

Pengusaha Indonesia Tunggu Insentif Kendaraan Listrik

Pengusaha Indonesia Tunggu Insentif Kendaraan Listrik

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani

mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya meniru cara Thailand yang dianggap sangat mendukung pelaku industri mengembangkan kendaraan listrik melalui regulasi.

Regulasi yang diapresiasi yakni sejumlah pemberian insentif seperti dalam hal perpajakan yang mengurangi beban pelaku industri.

Rosan memberi contoh insentif pembebasan pajak enam hingga 10 tahun untuk perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik dengan syarat menghasilkan komponen utama misalnya baterai. Insentif lainnya di Thailand yaitu bebas tarif impor buat peralatan yang digunakan memproduksi kendaraan listrik.

 

Lihat juga:Kadin: Motor Listrik Lebih Masuk Akal Sebelum Mobil Listrik

“Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan serupa [regulasi turunan] sebagai implementasi Perpres 55 Tahun 2019 agar bisa berkompetisi dengan Thailand dalam produksi kendaraan listrik,” kata Rosan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (27/11).

Rosan juga menuturkan seharusnya Indonesia bisa lebih bersaing dalam industri otomotif dari negeri gajah putih jika regulasi yang dicanangkan pemerintah tepat.

Menurut dia industri mobil konvensional Thailand tumbuh pesat sebab dukungan pemerintahnya.

Pemaparan Rosan mengutip data Asean Automotive Federation, pada tahun

lalu produksi mobil di Thailand mencapai 2,1 juta unit, sementara Indonesia 1,3 juta unit. Menariknya, menurut dia, mobil-mobil di Thailand lebih berdaya saing global sebab ekspornya mencapai 53 persen dari total produksi.

Sedangkan Indonesia, 74 persen dari total produksi ditujukan untuk pasar domestik dan sisanya ekspor.

“Majunya industri kendaraan Thailand tidak lepas dari dukungan kebijakan yang berpihak pada industri,” kata Rosan.

 

Sumber :

https://intergalactictravelbureau.com/simple-scan-pro-apk/

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Pengertian tanggung jawab produk (pelaku usaha), sebagai berikut, ”Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.“
Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:
1.Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2.Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4.Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan. (50 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Baca Juga :

E. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

E. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

E. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

E. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

E. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut:
1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.
Dalam pembuktian, KPPU menggunakan unsur pembuktian per se illegal, yaitu sekedar membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian rule of reason, yang selain mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.
Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat:
1. Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
2. Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
3. Efisiensi alokasi sumber daya alam
4. Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim ditemui pada pasar monopoli
5. Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya
6. Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
7. Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
8. Menciptakan inovasi dalam perusahaan
F. Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.
Pasal 48
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Sumber : https://busbagus.co.id/

Perjanjian yang dilarang penggabungan

Perjanjian yang dilarang penggabungan

Perjanjian yang dilarang penggabungan

Perjanjian yang dilarang penggabungan

Perjanjian yang dilarang penggabungan

Perjanjian yang dilarang penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan
– Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan/Badan Usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasivadari Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan beralih karena hukum kepadaPerseroan/Badan Usaha yang menerima Penggabungan dan selanjutnya Perseroan/Badan Usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
– Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan/Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan/Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri dan Perseroan/Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
– Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham dan atau aset Perseroan/Badan Usaha. yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha tersebut
Terdapat sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan dari aturan UU No. 5/1999 (sebagaimana diatur di pasal 50 dan 51 UU No.5/1999). Sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya karena dimungkinkan munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha dan KPPU tentang bagaimana seharusnya melaksanakan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut tanpa melanggar UU No. 5/1999. Bisa jadi suatu perjanjian atau suatu kegiatan usaha dianggap masuk dalam kategori pasal 50 UU No. 5/1999 oleh pelaku usaha, tetapi justru dianggap melanggar undang-undang oleh KPPU. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan lanjutan yang lebih detil mengatur pelaksanaan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut demi menghindarkan salah tafsir dan memberikan kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun bagi KPPU. Sebagaimana dapat dibaca di pasal 50 dan 51, aturan tentang sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut masing-masingnya diatur dengan sangat singkat, dalam satu kalimat saja.
D. Hal-hal yang Dikecualikan dalam Monopoli
Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah sebagai berikut :
(1) Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar,
yang terdiri dari :
(a) Oligopoli
(b) Penetapan harga
(c) Pembagian wilayah
(d) Pemboikotan
(e) Kartel
(f) Trust
(g) Oligopsoni
(h) Integrasi vertikal
(i) Perjanjian tertutup
(j) Perjanjian dengan pihak luar negeri
(2) Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar,
yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
(a) Monopoli
(b) Monopsoni
(c) Penguasaan pasar
(d) Persekongkolan
(3) Posisi dominan, yang meliputi :
(a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
(b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi
(c) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar
(d) Jabatan rangkap
(e) Pemilikan saham
(f) Merger, akuisisi, konsolidasi

Sumber : https://vhost.id/

Pawai Ta’aruf Madrasah Diniyah di Kaliori, Bupati Acungi Jempol

Pawai Ta’aruf Madrasah Diniyah di Kaliori, Bupati Acungi Jempol

Pawai Ta’aruf Madrasah Diniyah di Kaliori, Bupati Acungi Jempol

Pawai Ta’aruf Madrasah Diniyah di Kaliori, Bupati Acungi Jempol

Pawai Ta’aruf Madrasah Diniyah di Kaliori, Bupati Acungi Jempol

Pawai Ta’aruf dan pekan madaris yang diselenggarakan dipusatkan di lapangan Desa Tambakagung

Kecamatan Kaliori, Rembang pada Minggu (4/3/2018) kemarin, mendapat apresiasi yang cukup membanggakan dari Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Orang nomor satu di Rembang itu mengaku bangga. Dengan terselenggaranya pawai ta’aruf dan pekan madaris, terlebih di tingkat Kecamatan, menunjukkan bahwa eksistensi Madrasah Diniyah di Rembang perlu diakui.

“Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan syi’arnya madrasah diniyah ini bisa membangkitkan kita semua membangkitkan warga Kaliori, semua masyarakat Kaliori bisa tahu ilmu agama dan bisa sejahtera tidak sejahtera di dunia tetapi sejahtera di akherat.” harapnya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang merasa bangga dan mengapresiasi terhadap para guru pendidik

madrasah diniyah, kepala desa, muspika dan wali murid yang bersama-sama menciptakan kader-kader bangsa yang berakhlakul karimah.

Bupati mengakui bahwa pemerintah belum mampu mencukupi untuk memfasilitasi keberadaan madrasah di kabupaten Rembang khususnya di kecamatan Kaliori. Namun, madrasah diniyah justru selalu semangat dan kian menunjukkan eksistensi syiarnya.

Sementara itu, Ketua panitia pawai ta’aruf dan pekan madaris, Yunani menerangkan, kegiatan pekan madaris

yang digelar selama 2 hari yaitu sabtu (3/3) dan minggu (4/3) diikuti sebanyak 21 madrasah diniyah di kecamatan Kaliori dan kecamatan Batangan Pati.

“Rute pawai ta’aruf dimulai dari lapangan desa Tambakagung, menuju pertigaan masjid Kaliori, jalur pantura desa Batursari Batangan ke selatan, pertigaan Kedalon Batangan ke timur dan kembali ke lapangan desa Tambakagung. Sedangkan lomba pekan madaris diisi lomba seni baca Al-Qur’an, tartil Qur’an, sampai dengan pentas senipentas seni,” tuturnya. [DM38]

 

Baca Juga :

Gelar Pajero, Ratusan Siswa SDIT Avicenna Bagikan 2.018 Kurma

Gelar Pajero, Ratusan Siswa SDIT Avicenna Bagikan 2.018 Kurma

Gelar Pajero, Ratusan Siswa SDIT Avicenna Bagikan 2.018 Kurma

Gelar Pajero, Ratusan Siswa SDIT Avicenna Bagikan 2.018 Kurma

Gelar Pajero, Ratusan Siswa SDIT Avicenna Bagikan 2.018 Kurma

Tak kurang dari 300 siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Avicenna Kecamatan Lasem

, Rembang, menggelar pawai jelang Romadhon (Pajero), menyusuri jalanan Kecamatan Lasem, Rabu (9/5/2018).

Para peserta berjalan kaki menempuh jarak sekitar 3 kilometer. Rute yang dilintasi yakni mulai dari halaman sekolah setempat menuju ke barat hingga persimpangan masjid Jami’ Lasem. Dilanjutkan belok ke selatan hingga persimpangan cap jago Kecamatan Lasem.

Kemudian belok ke arah timur hingga Pondok Pesantren Al Wahdah Sumbergirang

, Lasem dan kembali ke halaman SDIT Avicenna Lasem.

Selama perjalanan, para siswa peserta pawai membawa sejumlah atribut sosialisasi bernadakan ajakan untuk berpuasa. Yang menarik perhatian adalam barisan pawai tersebut juga diisi tim marching band dari siswa SD.

Dibantu oleh guru, para siswa juga membagikan buah kurma sebanyak 2.018 buah kepada para pengguna jalan yang melintas, dan masyarakat yang terlintasi rute pawai.

Ratusan Siswa SDIT Avicenna – Berita Rembang
Kepala SDIT Avicenna Lasem, Muhammad Suyuti menyebutkan, kegiatan tersebut selain sebagai media edukasi pada siswa untuk senantiasa berbagi kepada sesama, juga mengingatkan pada masyarakat bahwa bulan puasa segera tiba.

“Buah kurma ini sendiri memang kan sudah semacam menjadi ikon Ramadhan.

Karena merupakan sunnah nabi untuk makan buah tersebut waktu puasa,” jelasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan yang telah digelar setiap tahun itu, dapat mengedukasi masyarakat bahwa siswa-siswi yang masih dibawah umur pun bersemangat dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

“Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahun untuk memberitahu masyarakat bahwa Ramadhan segera tiba, agar menyambutnya dengan sukacita. Dan mempersiapkan diri karena cuaca tahun ini panasnya ekstrim,” katanya.

 

Sumber :

http://blog.ub.ac.id/petrusarjuna/gunner-diary/

 

Para Murid yang Tak Mau Ketinggalan ‘Iuran’ Bantuan Gempa Lombok

Para Murid yang Tak Mau Ketinggalan ‘Iuran’ Bantuan Gempa Lombok

Para Murid yang Tak Mau Ketinggalan ‘Iuran’ Bantuan Gempa Lombok

Para Murid yang Tak Mau Ketinggalan ‘Iuran’ Bantuan Gempa Lombok

Para Murid yang Tak Mau Ketinggalan ‘Iuran’ Bantuan Gempa Lombok

Para murid Madrasah Diniyah Manbaul Huda Kecamatan Pamotan, Rembang

juga tak mau ketinggalan menunjukkan kepedulian mereka terhadap para korban musibah bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selama sepekan, mulai hari Senin (13/8) sampai Sabtu (18/8) kemarin, para siswa sepakat untuk melakukan iuran dana dengan nominal sukarela, yang diambil dari sisa uang jajan mereka. Para guru pengajar setempat juga tak ketinggalan ikut beriuran.

Ketua LP Ma’arif MWC NU Pamotan, Yasir Arofat mengatakan, dari hasil iuran

tersebut total telah terkumpul dana sebesar Rp 4.680.000. Dana tersebut langsung diserahkan kepada PCNU Rembang.

“Penghimpunan dana ini inisiatif siswa yang dikoordinasikan oleh guru madrasah dan LP Ma’arif MWC NU Pamotan,” terang Yasir dalam keterangannya yang diterima nurfmrembang.com, Selasa (21/8/18).

Yasir yang juga sebagai Ustadz di Madrasah Manbaul Huda mengatakan bahwa pesan

yang ingin disampaikan yaitu jiwa gemar membantu terhadap sesama harus ditanamkan sedini mungkin.

“Bahwa dengan membantu lillahi ta’ala dan ikhlas, kita memiliki kekayaan yang tidak dapat diukur dengan materi,” tandasnya.

Dia berharap bantuan tersebut bisa tersalurkan pada mereka yang berhak, dan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah. Selain itu menurutnya hal tersebut juga mengajarkan kepada siswa-siswi madrasah yang notabane pendidikan Islam akan arti pentingnya tolong menolong antar sesama. (

 

Sumber :

https://nisachoi.blog.uns.ac.id/blood-card/

Pembalak dan Pembeli Sama Jahatnya

Pembalak dan Pembeli Sama Jahatnya

Pembalak dan Pembeli Sama Jahatnya

Pembalak dan Pembeli Sama Jahatnya

Pembalak dan Pembeli Sama Jahatnya

Kondisi hutan Indonesia yang kian lama kian gundul tak luput dari perhatian vokalis, komposer, dan pencipta lagu Iwan Fals. Menurutnya, gundulnya hutan Indonesia tak lepas dari aksi pembalakan liar oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Sama-sama jahatnya antara pembeli dan pembalak pohon, ini masalah hidup matinya kita. Keuntungannya hanya sesaat,” tandas Iwan dalam jumpa pers Djarum Trees For Life di Desa Wonosalam, Kecamatan Gajah, Demak, Jawa Tengah, Kamis (27/5/2010).

Lanjut Iwan, sudah semestinya aparat yang berwenang semakin tegas untuk menangani pembalakan liar. “Saya enggak mau ke situ, saya hanya mau menanam pohon saja. Untuk masalah itu sudah ada polisi kok,” katanya.

Di luar upaya hukum yang bisa dilakukan, Iwan optimistis jika upaya penghijauan yang terus digalakkan masih belum terlambat. “Saya bahagia di desa Demak ini, saya optimistis begitu datang dari Semarang sampai sini sudah ditanami pohon sampai beberapa ratus. Yang membuat saya optimistis lagi teman-teman dari Djarum tidak cuma menanam, tapi dijagain sampai tiga tahun,” ungkap Iwan.

Rasa optimistis Iwan tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia yang memiliki iklim tropis memungkinkan pohon trembesi sebagai salah satu tanaman penyerap gas karbon dioksida mampu tumbuh dengan baik. “Aku yakin iklim kita tropis itu bagus buat tanam pohon, saya harap teman-teman OI (Orang Indonesia) di Demak bisa melakukan itu,” imbau Iwan.

Karenanya, Iwan berharap agar 2.767 pohon trembesi yang sudah ditanam di sepanjang jalan Semarang-Kudus bisa dijaga dan dilestarikan. “Tanpa dukungan untuk menanam, pohon tidak tumbuh karena pohon itu peka sekali, butuh diperhatikan. Kalau terus menanam, menjaga, dan menyayangi, saya rasa itu tidak akan sulit,” tutupnya. (FAN)

Baca Juga :

Pengurangan Emisi di Provinsi

Pengurangan Emisi di Provinsi

Pengurangan Emisi di Provinsi

Pengurangan Emisi di Provinsi

Pengurangan Emisi di Provinsi

Lahan gambut di wilayah Riau tetap mudah terbakar meski sudah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Foto sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau, pekan lalu, oleh Greenpeace, yang disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Senin (15/6).

Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan menyatakan, basis pelaksanaan program kegiatan pengurangan emisi dari penggundulan dan perusakan hutan (reduction of emmisions from deforestation and degradation/REDD+) akan dipusatkan di wilayah provinsi. Namun, untuk penetapan provinsi mana saja yang akan ditetapkan sebagai pusat kegiatan REDD+, wilayahnya akan ditetapkan bersama antara pemerintah RI dan Kerajaan Norwegia.

Provinsi mana saja yang akan dijadikan pusat kegiatan, akan ditetapkan bersama oleh pemerintah RI dan Norwegia.
— Zulkifli Hasan

Hal itu diungkapkan Zulkifli Hassan menjawab pers, seusai makan siang di sela-sela Konferensi mengenai Perubahan Iklim dan Hutan (Oslo Climate and Forest Conference/OCFC) di Hamelkollen Park Hotel Rica, Oslo, Norwegia, Kamis (27/5/2010) siang waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia Bagian Barat.

“Basis kegiatannya akan dipusatkan di provinsi. Namun, provinsi mana saja yang akan dijadikan pusat kegiatan, akan ditetapkan bersama oleh pemerintah RI dan Norwegia,” tandas Zulkifli

Sumber : https://sorastudio.id/

Presiden Jamin Industri Sawit

Presiden Jamin Industri Sawit

Presiden Jamin Industri Sawit

Presiden Jamin Industri Sawit

Presiden Jamin Industri Sawit

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah tetap akan menjamin terselenggaranya industri minyak kelapa sawit meskipun selama dua tahun terdapat larangan izin membuka lahan baru dari kawasan hutan dan hutan gambut.

Kebijakan kami untuk industri kelapa sawit tetap dan tidak akan berubah.
— Presiden SBY

Pernyataan itu disampaikan Presiden Yudhoyono, selaku co-chairman menjawab pers, saat ditanya dalam acara konferensi pers bersama Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg selaku pimpinan sidang pembukaan Konferensi mengenai Perubahan Iklim dan Hutan (Oslo Climate and Forest Conference/OCFC) di Hamelkollen Park Hotel Rica, Oslo, Norwegia, Kamis (27/5/2010) siang waktu setempat, atau malam hari waktu Indonesia bagian barat.

“Kebijakan kami untuk industri kelapa sawit tetap dan tidak akan berubah,” tandas Presiden.

Menurut Presiden, selama dua tahun ini, Pemerintah Indonesia tidak akan mengekspansi lahan-lahan hutan baru dan kawasan hutan gambut, terkecuali memanfaatkan lahan-lahan yang telantar selama ini. “Kami memiliki policy untuk menggunakan lahan telantar dan tidak melakukan ekspansi ke lahan hutan dan gambut,” ujar Presiden.

Presiden Yudhoyono juga menambahkan, Indonesia berdasarkan kepakatan yang telah ditandatangani bersama Jens Stoltenberg dalam letter of intent (LOI) tentang kerja sama RI dan Norwegia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, juga memiliki kesepakatan yang akan dilaksanakan.

Dalam kesempatan yang sama, Jens menyatakan, bantuan untuk program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reduction of Emmisions from Deforestation and Degradation/REDD+) akan meningkat menjadi 4 miliar dollar AS, yang berasal dari Jerman sebanyak 350 juta euro dan negara lainnya, seperti Jepang, AS, dan Inggris.

Sumber : https://balikpapanstore.id/